Motto

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* القران سورة آل عمران ١٠٤
“Dan jadilah kamu sekalian bagian dari umat yang menyerukan kebajikan dan mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung [Quran Surat Ali Imron, ayat 104]

News

Senin, 14 Juni 2021

Dari Tausiyah Kebangsaan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MA

Bukti Sinergi LDII dan MUI Berkontribusi untuk Negeri

LDII SIDOARJO I KEDIRI - Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri yang menjadi mitra strategis LDII dalam melahirkan  juru dakwah, menghelat tausiyah kebangsaan. Sebagai narasumber utama Wakil  Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Dr KH Marsudi Syuhud, MA. Acara tersebut diikuti DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia secara daring, pada Minggu (13/6/2021).
Acara tausiyah kebangsaan itu diikuti lebih dari 5.000 orang yang terdiri para ulama dan para pengurus LDII, serta perwakilan dari MUI di provinsi dan kabupaten/kota.

“Tausiyah kebangsaan ini penting dalam kondisi keumatan yang menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi, kami membutuhkan pencerahan,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah, Drs KH Soenarto, M.Si.

Sebagai pondok pesantren yang diamanati DPP LDII, untuk menghasilkan juru dakwah menurut KH Soenarto, posisi Pondok Pesantren Wali Barokah sangat strategis, “Maka para juru dakwah itu, perlu dibekali ilmu agama yang kaffah, dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KH Marsudi Syuhud didampingi Wakil Sekjen DP MUI Arif Fahrudin M.Ag, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan DP MUI Prof Dr H Firdaus Syam, M.A, Sekretaris Dr Ali Abdillah.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso, M.Si mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penug rahmat dari Allah.
“Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah wathoniyah juga kuat, dan ketiga ukhuwah basariyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu,” pungkas KH Chriswanto Santoso.

Menurut Chrsiwanto Santoso, di tengah era digital ini, internet mempermudah lalu-lalang informasi. Namun teknologi itu, juga mempermudah fitnah menyebar, “Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat,” ujar Chriswanto Santoso. Ia mengingatkan, para pendiri membentuk LDII bertujuan untuk berkontribusi kepada umat, bangsa, dan negara secara positif.

“Kami memiliki delapan program kerja yang diselaraskan dengan program nasional, agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang, LDII turut ikut sempoyongan,” ujar KH Chriswanto Santoso.

Dalam tausiyah kebangsaan, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia, “Sehingga antarmanusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir,” ujarnya. Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah.

Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama, “Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” imbuhnya.

Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban, “Bahkan Rasulullah sampai mengurusi akhlak,” ujarnya.

Saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka, “Pada 1936 Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara,” ujarnya. Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.

“Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso,” ujarnya. Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.

“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” ujarnya.

Ia memisalkan lagi, mengenai wabah Covid-19. “Rasulullah menyuruh kita waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa. Maka aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki bukan membubarkan negerinya,” ujarnya.

Ia menekankan, konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadist) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara, “Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan,” ujarnya.
Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu, “Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” pungkasnya.

Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani, “Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawag tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama, “Bukan negaranya yang dirobohkan,” pungkasnya. Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia, yang aman dan tenteram.

“Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian,” ujarnya. ***

Rabu, 10 Oktober 2018

KADER LDII PROFESIONAL RELIGIUS

LDII SIDOARJO - Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc, APU menyebutkan, sumbangsih LDII terhadap bangsa dan negara adalah mencetak kader-kader yang profesional religius.

"Bahkan pada dekade bangsa dewasa ini, mampu menyumbangkan energi baru dan energi terbarukan,"katanya pada pembukaan Rakernas LDII di Ponpes Minhaajur Rosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Bukti-bukti kontribusi LDII untuk bangsa pun ditampilkan dengan tayangan video.

KH. Prof. Abdullah Syam melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa Rakernas LDII diikuti oleh 1.500 pengurus yang siap menerima arahan dari Presiden.

"Arahan Presiden dapat digunakan untuk menyusun program-program LDII mendatang,"ujarnya.

Kontribusi LDII untuk bangsa di antaranya di bidang: pendidikan agama dan dakwah; pendidikan umum dan pelatihan; pengabdian masyarakat; sumber daya alam dan lingkungan hidup; ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. (yus/koes)

PRESIDEN JOKOWI APRESIASI KONTRIBUSI LDII UNTUK NKRI


LDII SIDOARJO - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) secara khusus mengapresiasi kontribusi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)  untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) LDII di Pondok Pesantren Minhaajur Rosyidiin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

"Tema Rakernas 'LDII untuk Bangsa' yang diusung oleh LDII, sudah benar dan tepat,"katanya.

Presiden berharap, Rakernas LDII bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Apa-apa yang harus dikerjakan untuk Indonesia ke depan. Apalagi tahun depan adalah Tahun Ekonomi.

Dikatakan, di era teknologi dewasa ini diperlukan kearifan. "Seperti digital ekonomi, LDII adalah jagonya. Saya tahu banyak kader LDII di Telkom, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain,"ujarnya.

Disebutkan, dunia sekarang sudah tanpa batas. Karena itu, diperlukan pembangunan karakter bangsa. Yang beretika, tata krama, dan sopan-santun.

Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus kepada LDII yang sudah memelopori energi baru dan energi terbarukan. Di antaranya: energi matahari di Ponpes Kediri dan energi mikrohidro di beberapa daerah. Semuanya demi Indonesia yang maju.

Di awal sambutannya Presiden yang mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa NKRI adalah negara yang besar. Penduduknya berjumlah 260 juta yang tersebar di 17.000 pulau, 714 suku, 1.500 bahasa. Ditambah lagi dengan anugerah Tuhan: jumlah penduduk muslin terbesar di dunia dan terdapat perbedaan-perbedaan. Suku, agama, bahasa, dan lain-lain. "Oleh karena itu jangan saling menjelek-jelekkan. Tegakkan dan tingkatkan tata krama,"katanya. 

Presiden Jokowi juga bercerita panjang lebar bahwa rumahnya dekat dengan masjid LDII. Bahkan, saudara-saudaranya juga banyak yang LDII. (yus/koes)

LDII Beri Buku Pedoman Ibadah Kepada Presiden Joko Widodo

LDII SIDOARJO - Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rakernas (Rapat Kerja Nasional) LDII di Pondok Pesantren Minhaajur Rosyidin Pondok Gede Jakarta Timur, 10/10/18.

Pada kesempatan tersebut ketua umum LDII Abdullah Syam memberikan buku Pedoman Ibadah kepada Joko Widodo.

Rakernas LDII yang dibuka presiden ini memiliki dua posisi strategis bagi LDII. Pertama, Rakernas merupakan daya hidup ormas dalam menjalankan fungsinya membangun masyarakat dan melaksanakan berbagai aturan negara dan AD/ART. 

Kedua, Rakernas LDII digelar tepat pada masa-masa kampanye, yang merupakan bagian dari pesta demokrasi.

“Masa kampanye, bukan hanya waktunya kandidat presiden dan wapres menyampaikan programnya, tapi rakyat juga mengemukakan aspirasinya,” ujar Ketua DPP LDII sekaligus Ketua Panitia Pengarah (SC) Rakernas LDII, Prasetyo Sunaryo pada kesempatan lain. Rakyatlah yang selama ini merasakan langsung program kerja lima tahun presiden dan aparaturnya. Walhasil, rakyat sangat berhak memberi masukan sekaligus memberi solusi konkrit masalah bangsa.

Jadi, rakyat jangan lagi memahami bahwa kampanye adalah ajang monolog kandidat. Harus terdapat “diskusi” dua arah antara elit politik dan rakyat, begitu keyakinan LDII sebagaimana disampaikan Prasetyo. 


Lalu apa yang bisa ditawarkan ormas sebagai “wakil” paling dekat dengan rakyat? Ormas merupakan agregator (penghubung antara rakyat dan pemerintah) kapasitas individu dalam masyarakat.

Ormas menjadi agregator kerja mandiri dan inovasi masyarakat dalam menghasilkan teknologi atau sistem sosial, sehingga bisa dijadikan solusi masalah bangsa. Tanpa kehadiran ormas potensi-potensi tersebut tercecer dalam level mikro yang tak pernah menjadi solusi bangsa.

foto


 


Minggu, 30 September 2018

Sukseskan Rakernas LDII


Sabtu, 26 Mei 2018

LDII Usul Tindak Preventif Tangkal Terorisme

Para peserta Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan di pendopo Kecamatan Tarik

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) mengusulkan adanya tindak preventif sekaligus deteksi dini untuk menangkal atau mencegah terorisme. Demikian disampaikan oleh Ketua PC LDII Kecamatan Tarik, Adi Kurniawan pada acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan di pendopo Kecamatan Tarik, Rabu (23/5/2018).

Hadir pada acara tersebut yaitu: Forkopimka Kecamatan Tarik, Ketua MUI, GP Anshor, Kasi Trantib, FKDM, Pemuda Muhammadiyah, Muslimat NU, IPNU, IPPNU, Linmas, dan dari LDII yang hadir Ketua PC LDII Kecamatan Tarik,  Adi Kurniawan.  

Tindak preventif yang diusulkan LDII sbb: 

(1) meningkatkan penguatan terhadap RT/RW. Dengan cara RT/RW bisa mengetahui aktivitas warga baru di lingkungannya.
(2) menciptakan laporan berbasis android/e-security, sehingga laporan dari masyarakat bisa cepat diterima dan ditindaklanjuti.
(3) memberikan pengarahan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Dengan cara melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan. 

Usulan ini sangat diapresiasi oleh pihak Kasi Trantib, dan akan segera ditindaklanjuti menjadi sebuah agenda kegiatan di tingkat kecamatan.

Selasa, 27 Februari 2018

LDII Ikut Andil dalam Kerukunan Umat Beragama


LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) menghadiri dialog intern umat beragama (Islam) se-Kabupaten Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (27/2). Hadir juga pada kegiatan tersebut Ketua dan Pengurus NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
Hadir sebagai narasumber: KH Muhammad Salim Imron, Ketua  (koordinator komisi dakwah) MUI Sidoarjo, Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Agus Suwandi, dan Sekum MUI Jatim H. Ainul Yaqin.

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH. MHum berharap, dialog tersebut dapat memberikan motivasi dan menambah khasanah berupa pengetahuan serta hubungan kemitraan yang sangat baik dan harmonis. Khususnya antara Pemkab Sidoarjo dengan seluruh pimpinan ormas Islam, ulama, tokoh agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai upaya untuk menjembatani persoalan bangsa dan keumatan, serta sebagai sarana yang efektif menjalin komunikasi mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu dapat menghindari konflik intern umat beragama, sehingga kerukunan dapat tercapai.



Peran ulama diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan intern umat beragama. Serta mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Dengan dilandasi nilai profesional, amanah, dan penuh keikhlasan.

Dalam acara tersebut, juga dilakukannya pendataan tokoh-tokoh agama dan tempat ibadah se-Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk memelihara stabilitas secara umum sebagai syarat mutlak kehidupan spiritual yang berkesinambungan. “Keberadaan database yang akurat, akuntanbel, dan transparan sangat dibutuhkan guna mendukung tugas pemerintah. Selain itu juga untuk menjalin kemitraan dan kerjasama di bidang sosial keagamaan,” terang Saiful Ilah.

Dari Tausiyah Kebangsaan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MA

Bukti Sinergi LDII dan MUI Berkontribusi untuk Negeri

LDII SIDOARJO I KEDIRI - Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri yang menjadi mitra strategis LDII dalam melahirkan  juru dakwah, menghelat tausiyah kebangsaan. Sebagai narasumber utama Wakil  Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Dr KH Marsudi Syuhud, MA. Acara tersebut diikuti DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia secara daring, pada Minggu (13/6/2021).
Acara tausiyah kebangsaan itu diikuti lebih dari 5.000 orang yang terdiri para ulama dan para pengurus LDII, serta perwakilan dari MUI di provinsi dan kabupaten/kota.

“Tausiyah kebangsaan ini penting dalam kondisi keumatan yang menghadapi masalah yang kompleks dan multidimensi, kami membutuhkan pencerahan,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren Wali Barokah, Drs KH Soenarto, M.Si.

Sebagai pondok pesantren yang diamanati DPP LDII, untuk menghasilkan juru dakwah menurut KH Soenarto, posisi Pondok Pesantren Wali Barokah sangat strategis, “Maka para juru dakwah itu, perlu dibekali ilmu agama yang kaffah, dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KH Marsudi Syuhud didampingi Wakil Sekjen DP MUI Arif Fahrudin M.Ag, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan DP MUI Prof Dr H Firdaus Syam, M.A, Sekretaris Dr Ali Abdillah.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso, M.Si mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penug rahmat dari Allah.
“Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah wathoniyah juga kuat, dan ketiga ukhuwah basariyah terjaga. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu,” pungkas KH Chriswanto Santoso.

Menurut Chrsiwanto Santoso, di tengah era digital ini, internet mempermudah lalu-lalang informasi. Namun teknologi itu, juga mempermudah fitnah menyebar, “Digitalisasi memungkinkan menulis atau mengubah suara menjadi saya, padahal pesan-pesannya bukan dari saya. Ini bisa mendatangkan fitnah dan perpecahan umat,” ujar Chriswanto Santoso. Ia mengingatkan, para pendiri membentuk LDII bertujuan untuk berkontribusi kepada umat, bangsa, dan negara secara positif.

“Kami memiliki delapan program kerja yang diselaraskan dengan program nasional, agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang, LDII turut ikut sempoyongan,” ujar KH Chriswanto Santoso.

Dalam tausiyah kebangsaan, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia, “Sehingga antarmanusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir,” ujarnya. Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah.

Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama, “Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” imbuhnya.

Sebagai penyatu perbedaan, Rasulullah memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai hakim, jenderal ketika perang, hingga mengurus ketertiban, “Bahkan Rasulullah sampai mengurusi akhlak,” ujarnya.

Saat Turki Utsmani runtuh, negara-negara memisahkan diri dan para tokohnya bermusyawarah dan berijtihad mengenai negara mereka, “Pada 1936 Nahdlatul Ulama dalam Muktamar 1936 sudah membahas bentuk negara Indonesia. Berangkat dari musyawarah itulah lahirlah dasar negara,” ujarnya. Kemudian, Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara atas musyawarah.

“Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso,” ujarnya. Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.

“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” ujarnya.

Ia memisalkan lagi, mengenai wabah Covid-19. “Rasulullah menyuruh kita waspada dan lari sebagaimana waspada terhadap singa. Maka aturan turunannya ya lockdown dan bansos. Negeri ini tentu ada kekurangannya, maka kekurangannya yang diperbaiki bukan membubarkan negerinya,” ujarnya.

Ia menekankan, konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam tiga hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap (Alquran dan Alhadist) dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara, “Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan,” ujarnya.
Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu, “Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” pungkasnya.

Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani, “Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawag tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama, “Bukan negaranya yang dirobohkan,” pungkasnya. Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia, yang aman dan tenteram.

“Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian,” ujarnya. ***

KADER LDII PROFESIONAL RELIGIUS

LDII SIDOARJO - Ketua Umum DPP LDII, Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M.Sc, APU menyebutkan, sumbangsih LDII terhadap bangsa dan negara adalah mencetak kader-kader yang profesional religius.

"Bahkan pada dekade bangsa dewasa ini, mampu menyumbangkan energi baru dan energi terbarukan,"katanya pada pembukaan Rakernas LDII di Ponpes Minhaajur Rosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Bukti-bukti kontribusi LDII untuk bangsa pun ditampilkan dengan tayangan video.

KH. Prof. Abdullah Syam melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa Rakernas LDII diikuti oleh 1.500 pengurus yang siap menerima arahan dari Presiden.

"Arahan Presiden dapat digunakan untuk menyusun program-program LDII mendatang,"ujarnya.

Kontribusi LDII untuk bangsa di antaranya di bidang: pendidikan agama dan dakwah; pendidikan umum dan pelatihan; pengabdian masyarakat; sumber daya alam dan lingkungan hidup; ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. (yus/koes)

PRESIDEN JOKOWI APRESIASI KONTRIBUSI LDII UNTUK NKRI


LDII SIDOARJO - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) secara khusus mengapresiasi kontribusi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)  untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) LDII di Pondok Pesantren Minhaajur Rosyidiin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

"Tema Rakernas 'LDII untuk Bangsa' yang diusung oleh LDII, sudah benar dan tepat,"katanya.

Presiden berharap, Rakernas LDII bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Apa-apa yang harus dikerjakan untuk Indonesia ke depan. Apalagi tahun depan adalah Tahun Ekonomi.

Dikatakan, di era teknologi dewasa ini diperlukan kearifan. "Seperti digital ekonomi, LDII adalah jagonya. Saya tahu banyak kader LDII di Telkom, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain,"ujarnya.

Disebutkan, dunia sekarang sudah tanpa batas. Karena itu, diperlukan pembangunan karakter bangsa. Yang beretika, tata krama, dan sopan-santun.

Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus kepada LDII yang sudah memelopori energi baru dan energi terbarukan. Di antaranya: energi matahari di Ponpes Kediri dan energi mikrohidro di beberapa daerah. Semuanya demi Indonesia yang maju.

Di awal sambutannya Presiden yang mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa NKRI adalah negara yang besar. Penduduknya berjumlah 260 juta yang tersebar di 17.000 pulau, 714 suku, 1.500 bahasa. Ditambah lagi dengan anugerah Tuhan: jumlah penduduk muslin terbesar di dunia dan terdapat perbedaan-perbedaan. Suku, agama, bahasa, dan lain-lain. "Oleh karena itu jangan saling menjelek-jelekkan. Tegakkan dan tingkatkan tata krama,"katanya. 

Presiden Jokowi juga bercerita panjang lebar bahwa rumahnya dekat dengan masjid LDII. Bahkan, saudara-saudaranya juga banyak yang LDII. (yus/koes)

LDII Beri Buku Pedoman Ibadah Kepada Presiden Joko Widodo

LDII SIDOARJO - Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rakernas (Rapat Kerja Nasional) LDII di Pondok Pesantren Minhaajur Rosyidin Pondok Gede Jakarta Timur, 10/10/18.

Pada kesempatan tersebut ketua umum LDII Abdullah Syam memberikan buku Pedoman Ibadah kepada Joko Widodo.

Rakernas LDII yang dibuka presiden ini memiliki dua posisi strategis bagi LDII. Pertama, Rakernas merupakan daya hidup ormas dalam menjalankan fungsinya membangun masyarakat dan melaksanakan berbagai aturan negara dan AD/ART. 

Kedua, Rakernas LDII digelar tepat pada masa-masa kampanye, yang merupakan bagian dari pesta demokrasi.

“Masa kampanye, bukan hanya waktunya kandidat presiden dan wapres menyampaikan programnya, tapi rakyat juga mengemukakan aspirasinya,” ujar Ketua DPP LDII sekaligus Ketua Panitia Pengarah (SC) Rakernas LDII, Prasetyo Sunaryo pada kesempatan lain. Rakyatlah yang selama ini merasakan langsung program kerja lima tahun presiden dan aparaturnya. Walhasil, rakyat sangat berhak memberi masukan sekaligus memberi solusi konkrit masalah bangsa.

Jadi, rakyat jangan lagi memahami bahwa kampanye adalah ajang monolog kandidat. Harus terdapat “diskusi” dua arah antara elit politik dan rakyat, begitu keyakinan LDII sebagaimana disampaikan Prasetyo. 


Lalu apa yang bisa ditawarkan ormas sebagai “wakil” paling dekat dengan rakyat? Ormas merupakan agregator (penghubung antara rakyat dan pemerintah) kapasitas individu dalam masyarakat.

Ormas menjadi agregator kerja mandiri dan inovasi masyarakat dalam menghasilkan teknologi atau sistem sosial, sehingga bisa dijadikan solusi masalah bangsa. Tanpa kehadiran ormas potensi-potensi tersebut tercecer dalam level mikro yang tak pernah menjadi solusi bangsa.

foto


 


LDII Usul Tindak Preventif Tangkal Terorisme

Para peserta Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan di pendopo Kecamatan Tarik

LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) mengusulkan adanya tindak preventif sekaligus deteksi dini untuk menangkal atau mencegah terorisme. Demikian disampaikan oleh Ketua PC LDII Kecamatan Tarik, Adi Kurniawan pada acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan di pendopo Kecamatan Tarik, Rabu (23/5/2018).

Hadir pada acara tersebut yaitu: Forkopimka Kecamatan Tarik, Ketua MUI, GP Anshor, Kasi Trantib, FKDM, Pemuda Muhammadiyah, Muslimat NU, IPNU, IPPNU, Linmas, dan dari LDII yang hadir Ketua PC LDII Kecamatan Tarik,  Adi Kurniawan.  

Tindak preventif yang diusulkan LDII sbb: 

(1) meningkatkan penguatan terhadap RT/RW. Dengan cara RT/RW bisa mengetahui aktivitas warga baru di lingkungannya.
(2) menciptakan laporan berbasis android/e-security, sehingga laporan dari masyarakat bisa cepat diterima dan ditindaklanjuti.
(3) memberikan pengarahan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Dengan cara melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan. 

Usulan ini sangat diapresiasi oleh pihak Kasi Trantib, dan akan segera ditindaklanjuti menjadi sebuah agenda kegiatan di tingkat kecamatan.

LDII Ikut Andil dalam Kerukunan Umat Beragama


LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) menghadiri dialog intern umat beragama (Islam) se-Kabupaten Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (27/2). Hadir juga pada kegiatan tersebut Ketua dan Pengurus NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
Hadir sebagai narasumber: KH Muhammad Salim Imron, Ketua  (koordinator komisi dakwah) MUI Sidoarjo, Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Agus Suwandi, dan Sekum MUI Jatim H. Ainul Yaqin.

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH. MHum berharap, dialog tersebut dapat memberikan motivasi dan menambah khasanah berupa pengetahuan serta hubungan kemitraan yang sangat baik dan harmonis. Khususnya antara Pemkab Sidoarjo dengan seluruh pimpinan ormas Islam, ulama, tokoh agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai upaya untuk menjembatani persoalan bangsa dan keumatan, serta sebagai sarana yang efektif menjalin komunikasi mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu dapat menghindari konflik intern umat beragama, sehingga kerukunan dapat tercapai.



Peran ulama diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan intern umat beragama. Serta mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Dengan dilandasi nilai profesional, amanah, dan penuh keikhlasan.

Dalam acara tersebut, juga dilakukannya pendataan tokoh-tokoh agama dan tempat ibadah se-Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk memelihara stabilitas secara umum sebagai syarat mutlak kehidupan spiritual yang berkesinambungan. “Keberadaan database yang akurat, akuntanbel, dan transparan sangat dibutuhkan guna mendukung tugas pemerintah. Selain itu juga untuk menjalin kemitraan dan kerjasama di bidang sosial keagamaan,” terang Saiful Ilah.