LDIISidoarjo.org - Sebagai salah
satu ormas keagamaan di Indonesia, LDII selalu melakukan peningkatan dalam
monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. LDII baru-baru ini mengusung
peran organisasi dalam hal paperless yang dicanangkan saat munas VIII LDII akhir tahun lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, DPW LDII Jawa Timur
dalam Konsolidasi Organisasi yang dilaksanakan pada hari minggu, (22/01/17) melaunching aplikasi monev untuk peningkatan kinerja organisasi dalam
monitoring kegiatan DPD, PC dan PAC se-Jawa Timur. Sehingga laporan kegiatan di tiap tingkatan
tidak memakai kertas lagi, laporan kegiatan sudah bisa dicek melalui aplikasi
tersebut. Selain melaunching aplikasi tersebut, DPW LDII jatim juga melaunching
ldiijatim.tv untuk menyiarkan kegiatan DPW LDII secara live streaming.
Konsolidasi
organisasi ini mengangkat materi
UU
No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang bedasarkan Pancasila.
Kewajiban ormas salah satunya adalah menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan NKRI, melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi, memelihara
nilai-nilai agama, budaya, moral, etika dan norma.
Ketua
Bakesbangpol Jatim
Jonathan dalam sambutannya mengatakan Ormas di Jawa
Timur jumlahnya 9.108 termasuk perkumpulan dan yayasan. Indonesia
merupakan Negara yang besar, di Indonesia semua ada. Oleh karena itu, peran
masyarakat dalam pembangunan bangsa sangat diharapkan. Ormas diharapkan bisa
menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan ormas sehingga pembangunan bangsa
bisa lebih baik. Jonathan juga berharap komunikasi dan koordinasi
yang selama ini berjalan dengan baik antara LDII dengan Bakesbangpol Jatim bisa
menjadi lebih baik lagi.
Dalam acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Budi Prasetyo, S.H., M.M dan Direktur organisasi masyarakat Kemendagri RI, Drs. La Ode Ahmad , AP, M,Si.
“ Kunci
pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Dan tugas pemerintah adalah mengatur
semua itu agar berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada LDII karena
telah berpartispasi cukup tinggi kepada pemerintah. Semoga menjadi lebih baik
lagi “. Tutur Budi Prasetyo, S.H., M.M.
selaku Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dalam
pembukaan Konsolidasi Organisasi DPW LDII Jatim.
Budi juga
berharap di dalam ormas tidak terjadi konflik internal sehingga memecah belah
organisasi. Sejalan dengan hal itu, LDII sudah lama menerapkan prinsip untuk
pribadi warga LDII yaitu Rukun, Kompak, Kerjasama yang baik, Jujur, Amanah dan Mujhid
muzhid sehingga diharapkan di dalam organisasi LDII tidak terjadi konflik
internal yang berpotensi memecah belah organisasi.
Pengguna
internet di Indonesia sangat tinggi. Dalam memantau segala hal yang ada di
internet merupakan peran pemerintah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa
dicegah sejak dini.
“ Adanya aplikasi ini sangat baik, sehingga pemerintah bisa
memantau secara langsung kegiatan-kegiatan LDII. Dan saya rasa, aplikasi ini
adalah pertama kalinya yang saya lihat yang dibuat oleh ormas dalam melakukan
monitoring organisasinya “. Tutup Drs. La Ode Ahmad , AP, M,Si dalam penjelasan
materi tentang UU Yayasan.
(Budi MK)
Pembaca juga membaca: Pengurus LDII jadi Pengurus PWI Provinsi Jatim
