Dengan banyaknya Organisasi yang di anggap paham radikalisme dan terorisme, LDII mendatangi Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan adanya ancaman bom yang akhir-akhir ini dilakukan oleh organisasi gafatar sehingga muncul fatwa MUI yang menganggap LDII termasuk organisasi sesat dan paham radikalisme di salah satu koran tribun Jateng (4/2), DPP LDII mengklarifikasi hal tersebut menjumpai presiden siang tadi.
Pengertian radikalisme umumnya adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.
Abdullah Syam selaku ketua Umum DPP LDII menolak bahwa LDII dianggap paham Radikalisme, "Kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan (Islam) rahmatan lil alamin," tutur Abdullah.
"Kita sampaikan program kita dan dukungan terhadap (program) revolusi mental," tutur Abdullah, seusai bertemu presiden.
Lukman Hakim Syaifuddin selaku menteri Agama berkata bahwa kedatangan LDII bertemu dengan Presiden mempunyai maksud yang baik, "Dulu mungkin (kontroversial), tapi sekarang sudah sangat baik. Mereka sangat tidak sependapat dengan radikalisme," ujarnya.
Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa pertemuan presiden dengan LDII mempunyai tujuan sangat baik. Untuk mencegah kasus terorisme dan penyebaran paham radikalisme diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. "Penanganannya tidak cuma oleh pemerintah saja. Bertahap, nanti (kelompok masyarakat) yang lain juga dipanggil," tutur pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (Erva/Rizq)
